gallery/mpbi logo
Masyarakat
Penanggulangan
Bencana
Indonesia 

Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) XIII Mataram, NTB

Latar Belakang KN PRBBK XIII

 

Lebih dari 62% wilayah Indonesia memiliki risiko bencana tinggi atau 322 dari 514 kabupaten/kota; dan 34% wilayah memiliki risiko sedang atau 174 dari 514 kabupaten/kota[1]. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi geografis, geologis maupun iklim Indonesia. Tiga lempeng bumi aktif yang menghimpit Indonesia menempatkan sebagian besar wilayah Indonesia secara alamiah rawan gempa, tsunami dan longsor. Indonesia menjadi bagian dari cincin api Pasifik (Pacific ring of fire), sehingga berpotensi terhadap erupsi 127 gunungapi aktif. Iklim tropis merupakan konsekwensi posisi Indonesia pada garis khatulistiwa mengakibatkan seluruh wilayah berpotensi terhadap banjir, longsor, kekeringan, angin ribut, wabah atau hama. Kondisi ini selanjutnya diperparah dengan dampak perubahan iklim, pola dan program pembangunan yang tidak berkelanjutan, semakin meningkatnya praktik-praktik ekstraksi sumber daya alam dan perkebunan yang semakin meningkatkan risiko bencana.

 

Pada periode tahun 2005-2015, Indonesia mengalami perubahan besar dalam penanggulangan bencana (PB). Ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri serta peraturan kepala badan setingkat menteri terkait penanggulangan bencana. Ada program penanggulangan bencana yang terencana di Kementerian/Lembaga, ada lembaga setingkat menteri untuk mengurus bencana, dan terbentuk forum-forum pengurangan risiko bencana di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Capaian ini membuat UN ISDR menganugerahi sebuah penghargaan tertinggi berupa Sasakawa Award for Disaster Reduction dan Global Champion for DRR. Indonesia menjadi salah satu rujukan dan laboratorium dunia atas berbagai upaya PRB sebagai pengarusutamaan PB maupun pembangunan. Perubahan paradigma PRB menempatkan penanggulangan bencana lebih luas lagi sampai pada aspek-aspek yang memiliki korelasi langsung atau tidak langsung terhadap risiko bencana. Walaupun demikian diakui masih banyak hal perlu dibenahi dalam penanggulangan bencana di Indonesia, misalnya perlunya revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelarasan peraturan dan perundangan terkait penanggulangan bencana, sinkronisasi program-program K/L/SKPD/Dunia Usaha dan masyarakat sipil, pengembangan kapasitas di semua tingkatan, dan koordinasi lintas bidang, program, sektor, dan wilayah.

 

Hal terpenting dari paradigma PRB adalah komunitas sebagai pelaku utama PB dan lingkungan bagian dari PRB. Komunitas telah menunjukkan peran dan kemampuannya dalam penanganan bencana yang lebih baik, misalnya erupsi gunung Merapi, gunung Kelud, banjir di sepanjang sungai Ciliwung atau banjir bandang di Negeri Lima - Maluku Tengah. Kemampuan komunitas mengurangi risiko bencana tergantung pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola ancaman dan mengurangi kerentanan meningkatkan kapasitasnya. Di Negara-negara lain pun upaya komunitas merupakan 70% dari seluruh upaya tanggap darurat, pemulihan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.


[1] Data terolah dari IRBI 2013

TUJUAN

Capaian yang diharapkan di akhir konferensi:

  1. Terpetakannya berbagai permasalahan pokok, kebutuhan, dan tata kelola sumber daya berbasis komunitas.
  2. Disepakatinya perangkat pemantauan dan evaluasi PRBBKdi Indonesia.
  3. Adanya kerangka kerja bersama untuk mencapai capaian PRBBK tahun 2018 dan tahun 2019 seperti termaktub dalam deklarasi Bandung (2016).

KONFIRMASI KEHADIRAN

 

Mengirim lembar konfirmasi yang telah diisi ke knprbbk13@gmail.com selambatnya hari Kamis, 22 Agustus 2017 

 

Lembar konfirmasi  dapat diunduh di bawah ini.

 

TEMA

 

Menguatkan Tata Kelola Sumber Daya Berbasis Komunitas Menuju Masyarakat Tangguh Bencana

 

TEMA

 

Menguatkan Tata Kelola Sumber Daya Berbasis Komunitas Menuju Masyarakat Tangguh Bencana